Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 “sedikit” Angin Segar buat Sistem Informasi Kesehatan

Juknis_DAKTulisan ini sebenaranya terinspirasi dari pembahasan mata kuliah Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) di kelas yang membahas mengenai “Framework and Standards for Country Health Information Sistems” dan “10 point Regional Strategy for Strengthening Health Information Sistem” dimana sedikit menyinggung masalah Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan mengenai sinstem Informasi Kesehatan, tetapi materi tersebut secara khusus tidak membahas mengenai ini. Pada saat kuliah tersebut cuma disinggung sedikit mengenai Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2009, dari situ penulis tertarik menyampaikan mengenai Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2009. Setelah searching ke websitenya depkes ternyata ada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2009 dengan tulisan kelap-kelip “New” setelah ditelusuri lagi alokasi dana Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2009. Dari Juknis tahun 2008 dan 2009 ternyata ada beberapa perubahan, secara sistematis terdapat perubahan dan penambahan beberapa BAB dan dari segi tampilan sudah cukup bagus, tetapi ada perubahan yang menjadi perhatian penting buat penulis, perubahan apakah itu????

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Perubahan mendasar adalah DAK Tahun 2009 telah berusaha mengupayakan penjabaran dari pelaksanaan MDGs, khususnya tertuang di kebijakan khusus point 1, selanjutnya kurang lebih sama. Ada hal yang sangat penting khususnya bagi mereka pemerhati Sistem Informasi Kesehatan, pada ruang lingkup DAK Tahun 2009 Sitem Informasi Kesehatan telah dimasukkan walaupun hanya masuk “Menu Pilihan” di point “e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan sesuai dengan SIKNAS on line” dimana Menu Pilihan yang artinya berdasarkan definisi operasional di juknis tersebut Menu yang dapat dipilih oleh daerah/SKPD setelah menu utama terpenuhi. Sabenarnya pada Juknis DAK Tahun 2008 telah ada menyinggung mengenani Sistem Informasi Kesehatan hanya masih “malu-malu”,🙂 kenapa demikian??? karena letaknya dapat dikatakan” numpang lewat” tidak terinci seperti pada Juknis Dak Tahun 2009 “Terletak di BAB X Peralatan Kesehatan” berikut kalimatnya :

Pengadaan peralatan kesehatan (medis dan non medis) adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan peruntukkan bagi Poskesdes/Pustu/Puskesmas/Puskesmas Perawatan.

Dukungan peralatan diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan minimal pelayanan Pos Kesehatan Desa, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), pelayanan bayi dan balita, gizi, kesehatan kerja, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, penyakit menular, penyakit tidak menular, keperawatan, laboratorium, sistem informasi kesehatan dan peralatan meubelair untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan dasar

Itupun hanya kata “sistem informasi kesehatan” satu kali muncul, kebetulan didaerah penulis membaca hal tersebut dan langsung mengadakan Hardware dan Software untuk Pilot Project SIMPUS di 2 Puskesmas, dan kebetulan lagi penulis terlibat dalam pembuatan perencanaannya. Penulis terlibat penyusunan DAK mulai dari tahun 2006 dimana pada saat itu (Tahun 2006 & 2007) pengurusan DIPA ke Dirjen Anggaran di Provinsi dimana Masing-masing Dinas di Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK membuat Rencana Definitif yang kemudian dibawa ke Dirjen Anggaran di Provinsi untuk diajukan menjadi DIPA, DIPA tersebut diterbitkan dan diberikan ke masing-masing dinas di Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), setelah Tahun 2008, DIPA menjadi satu di Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten/Kota, dan mulai banyak perubahan mengenai mekanisme pelaporan dan pencairan dana, khusus untuk Juknis hanya ada pada tahun 2007, atau mungkin ada tahun sebelumnya tetapi penulis tidak mendapatkan pada saat penyusunan, hanya mengacu kepada surat Menteri Keuangan RI. Kembali ke Sistem Informasi Kesehatan…..

Pada DAK Tahun 2009 Sistem Informasi Kesehatan terdapat di “BAB XVII Peralatan Non Kesehatan Terbatas” bila Juknis tahun lalu dan yang dulu masuk dalam peralatan Non Medis, berikut penjabarannya berdasarkan Juknis DAK Tahun 2009 tersebut :

Dalam upaya mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan yang evidence based di Indonesia, dikembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengadaan peralatan sistem informasi kesehatan melalui DAK bertujuan untuk memacu Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya di Puskesmas sehingga mampu menyediakan data/informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir. Dengan adanya peralatan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diharapkan akan mempercepat pelayanan kesehatan atau manajemen pasien di Puskesmas, serta mendukung administrasi Puskesmas. Dengan dukungan ini diharapkan data/informasi yang disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah data yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Pengadaan peralatan Sistem informasi Kesehatan di Puskesmas dapat dilakukan secara bertahap yaitu tahap I dan tahap II. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing tahap:

1. Pengadaan peralatan SIK Puskesmas tahap I

Tahap I ditujukan untuk mendukung administrasi pelayanan Puskesmas, khususnya dibidang pengelolaan data. Kriteria Puskesmas untuk tahap I :

a. Di Puskesmas tersedia aliran listrik untuk menghidupkan personal computer

b. Di Puskesmas tersedia tenaga atau operator yang akan mengoperasikan computer

c. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan komputer serta biaya operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik)

d. Merencanakan pengembangan Sistem Informai Kesehatan tahapan selanjutnya.

Urutan kegiatan tahap I (satu) :

a) Pengadaan komputer beserta printer

b) Pengadaan software pengolah data, pengolah kata dan penyajian (misalnya microsoft excell, microsoft word dan microsoft power point)

c) Kursus atau pengenalan komputer untuk tenaga pengelola computer agar mampu menggunakan paket software tersebut diatas.

d) Data entri laporan sesuai formulir yang telah ditetapkan dengan menggunakan excel.

e) Mengolah data yang telah di entri dalam bentuk tabel, grafik, peta dan narasi yang disajikan secara bulanan, triwulan, tahunan.

f) Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota dengan disket, flashdisk.

“Pengadaan komputer, printer dan software dapat dibiayai dengan DAK Tahun 2009, sedangkan untuk kegiatan lainnya dialokasikan dari sumber anggaran lain”

Spesifikasi peralatan tahap I (satu) :

Komputer sebanyak 1 (satu) buah

• Corporate Desktop PC

• Intel Pentium Dual-Core Processor

• Minimum 512 MB Memory DDR-2 SDRAM

• Mimimum 80 harddrive, 7200 RPM

• Integrated 10/100/1000 LAN

• Windows XP Professional, Vista atau Linux

• LCD Monitor 15 inch

• CPU dan Monitor satu merk

• Printer Deksjet/Inkjet

2. Pengadaan peralatan SIK Puskesmas tahap II

Tahap II ditujukan untuk mendukung pelayanan pasien secara langsung, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat. Kriteria Puskesmas tahap II :

a. Adanya komitmen Kepala Puskesmas untuk mengembangkan jaringan komputer di Puskesmas dalam mendukung pelayanan pasien.

b. Di Puskesmas tersedia aliran listrik yang hidup terus menerus pada jam kantor (tidak sering putus), untuk menghidupkan jaringan computer.

c. Di Puskesmas tersedia tenaga atau operator terlatih yang akan mengoperasikan jaringan computer.

d. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan jaringan komputer serta biaya operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik)

Urutan kegiatan untuk tahap II :

a) Pengadaan peralatan jaringan komputer yang terdiri:

1) 1 (satu) buah komputer server ditempatkan di Tata Usaha

2) 5 (lima) buah komputer workstation beserta printer yang dipasang untuk: loket pendaftaran, poli umum, poli gigi, poli KIA, pelayanan obat

3) Perkabelan jaringan komputer yang terdiri dari switch/hub, kabel UTP cat 5 dan pemasangannya.

4) Un Interuptable Power (UPS) sebanyak 1 (satu) buah

b) Pengadaan software aplikasi, yaitu software untuk menjalankan system pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dalam hal ini dapat mereplikasi software yang telah digunakan di Puskesmas yang lain.

c) Kursus atau pelatihan tenaga pengelola komputer yang akan mengoperasikan komputer di setiap titik layanan agar mampu menggunakan paket software aplikasi tersebut diatas.

d) Data entri laporan disetiap titik pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan pasien di Puskesmas.

e) Mencetak data yang telah di entri dalam bentuk laporan yang telah dibuat oleh software aplikasi dalam tabel, atau grafik selanjutnya dibuat narasi

f) Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten/Kota dengan disket, flashdisk.

“Pengadaan peralatan jaringan komputer dan software aplikasi termasuk cara penggunaannya dapat dibiayai dengan DAK Tahun 2009, sedangkan untuk kegiatan lainnya dialokasikan dari sumber anggaran lain”

Spesifikasi perangkat untuk tahap II adalah:

1. Komputer Server sebanyak 1 (satu) buah

• Intel Xeon Processor

• Minimum 2 GB

• Mimimum 160GB harddrive 7200 RPM

• Integrated 10/100/1000 LAN

• LCD Monitor 15 inch

• CPU dan Monitor satu merk

2. Komputer Workstation sebanyak 5 (lima) buah

• Corporate Desktop PC

• Intel Pentium Dual-Core Processor

• Minimum 512 MB Memory DDR-2 SDRAM

• Mimimum 80 harddrive, 7200 RPM

• Integrated 10/100/1000 LAN

• Windows XP Professional, Vista atau Linux

• LCD Monitor 15 inch

• CPU dan Monitor satu merk

• Printer Deskjet/Inkjet

3. Perangkat untuk perkabelan meliputi

• Switch/hub 10/100, 8 port

• Kabel UTP Category 5

• Pemasangan/instalasi

4. Un Interuptable Power (UPS) sebanyak 1 (satu) buah 1 KVA

5. Software Aplikasi Puskesmas :

• Modul Manajemen Pasien

• Modul Manajemen Program

• Modul Manajemen Unit

Catatan Tambahan

  • Pengadaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan untuk Puskesmas ini merujuk pada Buku Pedoman Pengembangan Bank Data Kabupaten tahun 2008.

Demikian penjabaran mengenai Sistem Informasi di Anggaran DAK Tahun 2009, tetapi ada hal yang mendasar yang tidak penulis temui di Juknis DAK Tahun 2009 yaitu mengenai :

Pada Kebijakan Umum :

Point 5 pada Juknis 2008 tetapi “tidak ada” pada Juknis DAK Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut :

“Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pelaksanaan program yang di danai DAK daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik”

Selanjutnya…..

Pada Ruang Lingkup :

Terdapat Catatan pada Juknis DAK Tahun 2008 tetapi “tidak ada” pada Juknis DAK 2009 sebagai berikut :

Laporan Panitia Kerja Belanja ke Daerah dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2008 beserta Nota Keuangannya tanggal 20 September – 8 Oktober 2007 memberikan catatan sebagai berikut : Pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan dalam suatu Kabupaten Kota untuk sarana pelayanan kesehatan dasar, akan digunakan sebesar 30% untuk kegiatan bangunan fisik dan 70% untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Bila sarana fisik dan atau alat kesehatan sudah memadai di Kabupaten/Kota, maka komposisi prosentase dapat disesuaikan dengan Kabupaten/Kota”

Seperti diketahui bahwa dari pertama adanya Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK-NonDR) Bidang Kesehatan hal tersebut selalu ada dan “wajib” hukumnya, dan apabila ada perubahan dilaporkan ke Pusat dalam hal ini Depkes, yang menjadi pertanyaan apakah pengalokasian tetap sama seperti tahun lalu walaupun belum ada di Juknis??? Lalu berapa alokasi untuk pengembangan Sistem Informasi kesehatan????

Walaupun demikian setidaknya sudah ada “sedikit” angin segar buat teman-teman di daerah yang pemerhati Sistem Informasi kesehatan dalam hal pengembangan Sistem Informasi Kesehatan sehingga data bukan lagi hal yangLangka, tergantung bagaimana teman-teman dapat meyakinkan para pengambil keputusan mengenai pentingnya Keputusan Berdasarkan Fakta “bukan” Politik mengatasnamakan “Rakyat”. Pada Juknis DAK Tahun 2009 dalam kebijakan umum pada point 5 sebagai berikut “Bupati/Walikota diberikan kewenangan mengusulkan kepada Menteri Kesehatan tentang perubahan pengalokasian anggaran dan pemanfaatannya sebagai akibat terjadinya bencana atau kerusuhan di daerah tersebut atau adanya peraturan/instruksi Presiden/Menteri Kesehatan tentang kebijakan kesehatan yang alokasi anggarannya belum tertampung di tahun 2009. Selanjutnya apabila telah disetujui oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, proses selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama DPRD Kabupaten/Kota tersebut” ini mungkin bisa dijadikan point penting apabila anggaran didaerah belum ada pengalokasikan dana dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. Tetapi ada sedikit penurunan dalam hal alokasi pendanaan DAK Tahun 2009, bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang dulunya dapat tetapi sekarang tidak mendapatkan DAK Tahun 2009, hal ini dimungkinkan karena besaran alokasi DAK masing masing daerah ditentukan dengan penghitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis, dan pembobotan mengenai kriteria teknis dan formulasi anggaran yang dilakukan oleh Depkes dan diusulkan untuk dibahas dan di putuskan oleh Panitia Kerja Belanja Daerah DPR RI, pembobotan ini lebih rinci pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kaidah-kaidah mengenai kriteria umum dan khusus dapat dilihat pada PP No 55 tahun 2005, sedangkan kriteria teknis dan formulasi alokasi anggaran terdapat di Juknis DAK Tahun 2009 ini.

2 Responses to “Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009 “sedikit” Angin Segar buat Sistem Informasi Kesehatan”


  1. 1 anis 12 Desember 2008 pukul 7:14 pm

    Makasih postingnya yang jelas dan memberi pencerahan. Karena udah pengalaman nyusun DAK, tolong sekalian dishare kepada teman-teman lainnya ya….

    Andi Herman : Ya Pak… Moga bermanfaat untuk kemaslahatan Informer…

  2. 2 yulius Nirigi SKM 17 Desember 2008 pukul 4:30 pm

    Setelah saya membaca tulisan tersebut diatas saya sangat ingin sekali mengetahui namun Persoalan atau yang menjadi penyakit Kronis bagi kami di papua bahwa sangat terbatasnya akses informasi apalagi saya di daerah pedalaman papua lebih parah lagi walaupun ada banyak petunjuk yang dikirm dari pusat ke masing-masing dinas sebagai pedoman dalam pengunaan dana hanya saja saya tadi katakan bahwa ada juga yang tidak mau transparansi petunjuk agar kami yang di puskesmas tidak mengetahui hal intu. dan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan pun tidak sesui dengan petunjuk yang telah ada sehingga dana yang kami terimah itu benar sesuai dengan petunjuk pada hal telah terpotong habis .untuk menjaga hal-hal semacam ini apakah kami bisa kontak lansung di pusat atau langkah -langkah apa yang kita hrus tempu


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s





Goresan Hati

Risalah Hati

Pengunjung Hati

  • 331,407 Pencinta

Jumlah Pencinta Saat Ini

Terjemahkan Dalam Bahasa Hati :

About Me Myspace Comments

Funny Myspace Comments

Pesan Hati

JAUHI NARKOBA!!!

Photobucket

HANYA MONYET YANG MEROKOK!!!

Funny Myspace Comments

HINDARI PERGAULAN BEBAS JIKA ANDA TIDAK INGIN DIKATAKAN BINATANG

Kisses Myspace Comments


%d blogger menyukai ini: